10 October 2017

Gerakan Protes Petani di Jawa pada Masa kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Tanah adalah sumber daya utama dalam masyarakat agraris terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Nilai tanah bagi negara agraris jauh lebih luas yang mencakup berbagai hal yaitu sebagai faktor ekonomi, sosial, bahkan religius. Tanah juga adalah merupakan salah satu sumber agraria yang paling penting di samping sumber daya lain, misalnya modal dan tenaga kerja (keterampilan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa struktur masyarakat pedesaan sangat terkait dengan struktur agraria yang berlaku khususnya dalam hal penguasaan dan pengusahaan tanah.

Pada saat masa pemerintahan kolonial telah menerapkan tentang politik agraria yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat tani. Dalam kenyataannya, pemerintah kolonial bekerjasama dengan golongan elit feodal sebelumnya. Dengan demikian, meskipun struktur penguasa di tingkat atas berubah, namun masyarakat pedesaan lebih banyak berhadapan langsung dengan golongan feodal yang sebelumnya juga, yaitu para bupati dan pembantu-pembantunya, dengan pola kerja yang sama. Hal ini karena pemerintah kolonial Belanda menggunakan para bupati dalam jalur pemerintahannya.

Penguasaan atas tanah di Indonesia adalah bagian utama dari agraria yang dari satu masa ke masa, dimana tanah selalu dijadikan alat politik bagi pihak penguasa.  Dari tinjauan historis, bahwa mulai dari zaman kerajaan sampai dengan Orde Baru penguasaan sumber daya tanah oleh pemerintah telah menjadikan petani selalu berada posisi tergantung dan ditindas. Hal ini disebabkan karena pemerintahan memegang hak penguasaan tanah, sedangkan petani menjadi penggarap. Petani belum diberi hak penguasaan yang secukupnya agar dapat menjadi pengelola penuh dalam usahanya. Struktur sosial masyarakat pedesaan juga berubah mengikuti perubahan pola penguasaan tanah tersebut, karena bagi komunitas agraris tanah adalah sumber daya utama kehidupannya.

Tanah bagi seorang petani adalah hal yang segala-galanya dan paling utama. Tanah itupun juga dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Tidak jarang ditemui sbagian dari tanah yang dimiliki petani telah disewakan kepada orang lain untuk jangka waktu yang lama. Sehingga mereka tidak mempunyai kontrol penuh atas tanah. Dalam arti bahwa status pemilik tanah bagi petani semacam itu hanyalah sekdar status, tetapi dalam hal sehari-hari kenyataannya adalah jauh berbeda.[1] Tanah tersebut dikuasai oleh orang lain secara ekspolitatif tanpa adanya rasa tanggung jawab.

            Hal tersebut mengakibatkan adanya keiginan untuk merebut hak-hak mereka. masyarakat pedesaan pada saat itu memang rawan dari konflik-konflik, karena banyaknya gerakan protes sebagai perlawanan dari struktur politik dan juga ekonomi di Jawa yang dinilai sangat eksploitatif. Gerakan petani di Jawa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu pertama tentang gerakan protes yang menentang pemaksaan baik dari tuan tanah maupun pemerintah, kedua gerakan yang menginginkan terciptanya dunia baru yang serba adil, dan ketiga gerakan yang ingin membangkitkan atau kensetauusaan jaman lampau.[2] Kepemimpinan yang dianggap eksploitatif itu menyebabkan banyaknya rasa perlawanan uyang timbul dari masyarakat pedesaan. Penguasaan tanah yang dinilai tidak adil dan juga sangat menindas kaum petani. Seperti Gerakan Petani yang muncul di Banten dan Indramayu akibat dari perlawanan terhadap penguasa yang sangat ekspolitatif dalam hal pertanahan.

1.2  Rumusan Masalah

  1. Bagaimana Latar belakang dan kronologis terjadinya pemberontakan Petani di Banten ?
  2. Bagaimana Latar belakang dan kronologis terjadinya pemberontakan Petani di Indramayu?

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Latar Belakang Terjadinya Pemberontak Petani Banten

Terjadinya suatu peristiwa pemberontakan tidak begitu saja terjadi, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor ketidak puasaan terhadap penguasa yang dirasa merugikan rakyat. Disina salah satu yang akan dibahasa adalah tentang latar belakang terjadinya pemberontakan petani, lebih tepatnya di Banten. Pemberontakan petani di Banten terjadi pada tahun 1888, sebagai akibat dari goncangan sosial yang silih berganti. Tidak hanya terjadi di Banten pemberontakan dan pergolakan petani juga terjadi di beberapa daerah lain di Jawa maupun di luar Jawa. Pengaruh Barat yang semakin kuat pada abad ke-19 menimbulkan suatu periode pergolakan sosial yang disertai oleh perubah-perubahan sosial. Pemberontakan yang terjadi diberbagi keresidenan cenderung memperlihatkan karakterisik yang sama yaitu, bersifat tradisional, lokal atau regional, dan berumur pendek.[3] Dimana pemberontakan yang dilakukan oleh para petani hanya bersifat lokal dan tidak saling berkaitan dengan pemberontakan yang terjadi di daerah lainnya.

Banten merupakan salah satu wilayah yang berbasis ekonomi agraria, dimana kepemilikan tanah sangat penting, tanah menjadi sumber utama produksi dan kekayaan bagi rakyat Banten. Menyadari akan pentingnya tanah bagi rakyat Banten, hal tersebut yang menjadikan struktur sosial didasarkan oleh pemilikan tanah. Sistem hak atas tanah di Banten pada abad ke-19 berasal dari zaman kesultanan meskipun sistem tersebut sudah banyak mendapat pengaruh pemerintah kolonial. Masalah-masalah yang mulai muncul berkaitan dengan pertanahan di Banten menyangkut pemilikan tanah dan sewa tanah bersumber dari pemberiaan tanah kepada anggota-anggota kerabat sultan dan para pejabat negara, serta kepada lembaga keagamaan, yang pemilikan tanahnya terletak di daerah inti kesultanan.

Kepemilikan tanah yang seluruhnya berada ditangan sultan belum menjadikan sultan puas. Berapapun banyaknya tanah yang dimliki sultan, dirasa tidak mendatangkan keuntungan apabila tidak digarap atau ditanami. Oleh karena itu, sultan menyewakan sebagian tanahnya atau menghadiahkan sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja. Tanah-tanah yang telah dibagikan sultan kepada rakyat bukan tanpa syarat, para petani diwajibkan untuk menanami tanah tersebut dan menyerahkan sepersepuluh dari hasilnya sebagai upeti. Masalah tentang pertanaha di Bnaten semakin keruh dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Daendels menghapuskan tanah milik sultan dan kerja wajib, lalu ia memungut seperlima bagian dari hasil panen sebagai pajak tanah. Disusul oleh kebijakan Raffles yaitu menjadikan sewa tanah menjadi satu-satunya pajak tanah. Para pemilik tanah pusaka menrima ganti rugi dari upeti dan kerja wajib sedangkan pemilik sawah yasa masih berhak atas upeti dari penggarapnya. Akan tetapi sistem tersebut tidak berjalan sesuai rencana dimana terjadi banyak korupsi dan penyelewengan ditangan para pamog praja.

Sultan menjadi yang paling dirugikan dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Sultan berusaha mengembalikan sistem pengolahan tanah secara tradisional, sehingga berusaha untuk mempertahankan hak-haknya meskipun pemerintah kolonial telah memberikan ganti rugi. Selain sultan, rakyat yang telah diberi tanah oleh sultan juga menolak kebijakan Daendels, hal tersebut akan membuat mereka kehilangan banyak pengaruh politik. Akibatnya ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan berbagai ketidak puasan dan menyebabkan kerusuhan di Banten sampai tahun 1830.

Konflik mengenai hak kepemilikan tanah terus berlanjut, dimana banyak yang mengakui sawah negara sebagai hak milik keluarga. Selain itu para pamong praja dan kerabatnya juga memanfaatkan sawah negara. Dalam konflik kepemilikan tanah ini, kerabat sultan juga ambil bagian dimana mereka menuntut mengenai hak milih sawah negara dan sawah yasa yang dianggap sebagai hak milik mereka. Konflik hak milik tanah semakin buruk ditambah dengan adanya kerja wajib. Pada masa kesultanan semua rakyat Banten di wajibkan untuk menyumbangkan tenaga mereka baik untuk mengolah sawah maupun untuk kepentingan pribadi sultan. Setelah adanya pergantian kekuasaan kerja wajib yang dilakukan petani dan rakyat tidak berubah. Mereka diwajibkan menyumbangkan tenaga untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, dimana jumlah hari kerja yang awalnya 52 hari kemudian dilaranggar pemrintah kolonial,  Penggunaan tenaga petani yang melampau batas telah menimbulkan konflik di Banten pada abad ke-19.

Sistem status sosial dalam lapisan masyaraka Banten terlihat sangat mencolok perbedaannya antara kaum bangsawan dengan para petani dan rakyat biasa. Sistem lapisan sosial di Banten dibagi kedalam 3 lapisan yaitu priayi, orang tani, dan jalma leutik. Priyai merupakan sebutan bagi kelas atas yang beranggotakan kaum elit bangsawan, orang tani sebutan bagi orang-orang yang bercocok tanam, tukang dan pedagang. Lapisan jalma leutik merupakan lapisan bawah yang ditempati oleh rakyat biasa, petani, tukang, pedagang, dan buruh. Adanya sitem lapisan sosial di Banten memunculkan elit pedesaan baik pegawai yang diangkat sultan dan para haji. Kemunculan para haji sebagai kaum elit agama memiliki berbagai batasan dalam kedudukan politik. Dengan adanya pemisahan elit birokrasi dari elit agama, dirasa merugikan bagi elit agama. Pembatasan-pembatasan tersebut menjadikan salah satu penyebab pemberontakan.

Pembaruan yang dilakukan pada paruh ke dua abad ke-19 menimbulkan berbagai ketidak puasan dikalangan rakyat. Dimulai dari adanya kerja wajib bagi para laki-laki dari tiap rumah tangga, diwajibkannya membayar pajak kepala meskipun ada janji bahwa mereka akan dibebaskan dari pajak, selain itu terjadi pemungutan sewa tanah secara komunal, adanya penetapan pajak perdagangan hal tersebut dirasa memberatkan karena penduduk telah membayar banyak pajak dan harga yang harus dibayarkan terus naik.

2.1.1 Kronologi Pemberontakan Petani di Banten

Pemberontakan petani Banten ini merupakan pemberontakan yang sangat populer jika membahas tentang gerakan protes dari para petani. Peran petani dan pemuka agama sangatlah vital untuk membaangun sebuah pemberontakan. Pemimpin-pemimpin dari pemberontakan petani Banten ini adalah para kiai-kiai dengan menggerakkan massa melalui dakwah.

Gerakan protes petani ini memiliki beberapa faktor-faktor yang menimbulkan konflik pemberontakan. Faktor pertama, akibat meluasnya komersialisasi pertanian yang mengakibatkan merosotnya keamanan pertanian, terbongkarnya hubungan-hubungan sosial pedesaan dan melemahnya nilai-nilai tradisional. Faktor kedua, faktor pembentukan organisasi politik yang berasal dari luar masyarakat petani yang mengembangkan tuntutan sumberdaya ekonomi perlindungan, keahlihan berorganisasi dan sistem nilai baru. Dan faktor ketiga, respons negara khususnya perpaduan dari pilihan antara reformasi dan penindasan yang menimbulkan dampak penting pada lingkup dan intensitas mobilitas petani.[4] Munculnya pemberontakan petani Banten diprakasai faktor-faktor seperti yang dijelaskan diatas. Peranan penting dalam pemberontakan petani di Banten merupakan pemuka agama di pedesaan seperti yang dijelaskan di buku “Pemberontakan Petani Banten 1888” yakni Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, dn Haji Wasid.[5]

Serangan pertama dalam pemberontakan dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail pada tanggal 8 Juli malam hari. Kaum dari para pemberontak bergerak menuju daerah tempat tinggal pejabat di Cilegon. Peristiwa pertama yang tercatat adalah penyerangan terhadap Rumah Dumas, seorang juru tulis di kantor asisten residen. Kaum pemberontak sampai ke Rumah Dumas pada tanggal 9 Juli. Menyadari adanya pemberontakan, keluarga Dumas mulai melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangganya yang merupakan sesosok jaksa dan ajun kolektor. Serangan terhadap keluarga Dumas merupakan awal dari pemberontakan.[6]

Ketika Kiai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman menuju Gardu di Pasar Jombang Wetan, bertambahlah rombongan pemberontak dari geromobolan yang datang dari utara dipimpin oleh Haji Wasid, Kiai Haji Usman ari Tunggak, Haji Abdulgani dari Beji, dan Haji Nasiman dari Kaligundu. Kedatangan orang tersebut berdampak pada jumlah pemberontak yang sangat banyak. Pemimpin utama dalam operasi ini adalah Haji Wasid. Mereka menyerbu penjara untuk membebaskan para tahanan, dan sebagaian lainnya bergerak menuju rumah asisten residen yang bernama Gubbels. Sebagian pemberontak yang dipimpin Lurah Jasim bergerak menuju penjara dan membebaskan sekitar 20 tahanan. Seorang sipir penjara, Mas Kramadimeja, tewas. Istri Gubbels, Anna Elizabeth van Zutphen, wedana, dan kepala penjara, berhasil meloloskan diri menjuju ke kepatihan. Para pemberontak mengepung rumah kepatihan untuk mencari Patih Raden Penna, namun tidak di tempat. Pemberontak membunuh seorang pelayan patih, Sadiman.[7]

Wedana, jaksa, ajun kolektor, dan kepala penjara dibawa ke alun-alun untuk dibunuh. Jaksa dan kepala penjara dibunuh karena menolak bersumpah untuk setia kepada kaum pemberontak. Serangan pertama dilakukan oleh orang yang bernama Misal dan Kamidin dari Kubangkepuh. Dari sini bukti adanya mulai membenci mendalam terhadap pamong praja.[8]

Terdapat suatu peristiwa penting yaitu pengejaran terhadap asisten residen Gubbels yang berhasil melarikan diri kaum pemberontak. Gubbels melarikan diri ke Cilegon padahal sebelum melakukan pelarian ke Cilegon, Gubbels telah diberitahu oleh kokinya bernama Dari Kromo. Dalam perjalanannya Gubbels mendapat serangan dari kaum pemberontak beserta kusir dokarnya bernama Yus. Ketika Gubbels bertempat tinggal di Kepatihan bersama Istri Dumas yang suaminya telah meninggal mereka digerebek oleh kaum pemberontak dan kemudian meninggal dunia, Mayat Gubbels ini diseret keluar dan kemudian disambut dengan kemenangan yang bergemuruh.[9]

Pihak kolonial tidak diam saja mereka berencana melakukan penumpasan terhadap pemberontakan. Bupati dan kontrolir Serang serta Letnan van ser Star membawa sepasukan tentara bersenjatkan 28 senjata api berangkat ke Cilegon. Terjadi pertempuran di Toyomerto. Tentara berhasil memukul para pemberontak dengan menewaskan sembilan orang dan beberapa luka-luka. Para pemberontak terkejut karena untuk kali pertama melihat senapan jenis baru, bukan senapan jenis achterlader yang digunakan untuk menumpas pemberontakan Haji Wakhia pada 1850. Moril kaum pemberontak terpatahkan; pasukan induk bercerai-berai, pemberontakan pun mulai surut.

Tentara telah menawan ratusan pemberontak, namun para pemimpinnya belum juga ditemukan. Pemerintah pun menjanjikan imbalan 1.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap pemimpin-pemimpin pemberontak. Haji Wasid dengan 27 orang (pemimpin dan pengikut) –kemudian menyusut menjadi 21 orang– memutuskan mundur ke belantara Banten Selatan melalui rute sepanjang pantai barat. Rencana ini, Pemimpin lain, Haji Madani, Haji Jahli, dan Agus Suradikaria, menolak ikuti ke Banten Selatan dan memisahkan diri.

Haji Wasid dan pemimpin serta pengikutnya long march ke arah Banten Selatan. Pada 30 Juli 1888, ekspedisi tentara mengakhiri pelarian mereka di daerah Sumur. Para pemberontak memberikan perlawanan meski akhirnya dilumpuhkan. Tentara membawa mayat mereka ke Cilegon dan diidentifikasi sebagai Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, Haji Abdulgani, dan Haji Usman. Dua mayat jatuh ke sungai dan dinyatakan hilang meski kemudian satu mayat ditemukan. Sementara itu, Haji Jafar, Haji Arja, Haji Saban, Akhmad, Yahya, dan Saliman, meloloskan diri. Bahkan, Haji Sapiudin, Haji Kalipudin, dan Haji Abdulhalim, melarikan diri sampai ke Mekah. Orang Belanda menganggap dalang dibalik pemberontakan ini adalah Kiai-kiai Banten terkemuka seperti Haji Abdul Karim dan Haji Marzuki dan mereka akan tetap dimatai-matai oleh agen Belanda walaupun berada di Mekka ataupun Jeddah.[10]

Dengan adanya kejadian Pemberontakan Petani Banten 1888, pihak Kolonial berencana untuk memperkuat keamanan. Dalam kurun waktu  tersebut melemahnya kewibawaan dan kekuasaan pemerintah bumiputera. Politieke Inlichtingendienst (PID) ditempatkan dalamlingkup kewenangan kantor kejaksaan agung, yaitu sebagai sarana gerakan-gerakan revolusioner di dalam dan luar negeri.[11]

2.2 Latar Belakang Terjadinya Pemberontak Petani Indramayu

            Daerah-daerah di Jawa yang berorientasi pada pertanian tidak terlepas dari masalah-masalah seputar agraria yaitu kepemilikan tanah, pemberontakan dan juga masalah hak-hak atas tanah. Adanya stratifikasi sosial yang mewarnai kepemilikan tanah di Jawa menyebabkan adanya sekat antara pemilik tanah dan petani. Hal tersebut memunculkan adanya kesenjangan sosial yang menyebabkan munculnya konflik yang kemudian menjadi besar dan menjadikan protes atau pemberontakan.

            Sebagai salah satu daerah berbasis pertanian Indramayu memiliki banyak lahan-lahan subur untuk dijadikan sebagai penopang ekonomi. Indramayu adalah sebagai kabupaten yang terletak di pantai Utara peisisr Jawa Barat yang termasuk dalam karasidenan Cirebon. Daerah Indramayu adalah daerah Jawa yang memiliki banyak pengaruh-pengaruh sunda baik dalam hal bahasa dan dialek sehari-hari maupun dalam hal kebudayaan. Hasil pertanian Indramayu yang utama adalah Padi yang kemudian menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Luas seluruh daerah kabupaten adalah 203.652 hektar, diantaranya merupakan sebuah areal persawahan seluas 113.232 hektar atau 65,5% pada masa pendudukan Jepang.[12] Daerah ini merupakan gudang beras atau yang biasa disebut lumbung beras di Jawa selain daerah Karawang, Bekasi, Jember dan Banyuwangi.

            Luas wilayah Kabupaten Indramayu yang sepertiganya adalah daerah pertanian menyebabkan pendapatan utama dari kabupaten Indramayu adalah bergantung pada hasil pertanian dan disebut dengan gudang beras. Mayoritas petani di Indramayu adalah penduduk lokal setempat yang bekerja di lahan milik mereka maupun milik para tuan tanah. Namun keadaan tersebut tidak membuat para petani hidup dengan sejahtera dan bahkan dapat dikatakan bahwa Kabupaten Indramayu adalah salah satu Kabupaten termiskin di Jawa jika ditinjau dari taraf hidup petaninya. Hal tersebut disebabkan karena sistem kepemilikan tanah setempat yang sebagian besar adalah bukan milik pribadi.

            Bagian barat kabupaten yaitu daerah kandanghaur sebagian besar tanah adalah merupakan bagian dari particuliere landerijen.[13] Kepemilikan tanah di Indramayu masih sangat terkonsentrasi dan masih sangat sempit. Kesenjangan sosial yang terjadi adalah akibat dari buruknya sistem pengendalian dan kepemilikan tanah di Indramayu yang menyebabkan banyaknya kesenjangan sosial jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Keterpurukan dari petani-petani Indramayu terus mengalami peningkatan karena adanya sistem pemerintah tentang kebijakan penyerahan hasil pertanian yang terus menerus bertambah jumlahnya dari tahun ketahun.

            Pada saat musim panen, petani diwajibkan untuk menyerahkan padi dengan kuota atau jumlah yang sangat tinggi. Kuota tersebut mencapai 15 kuwintal per hektar yang berati 70% dari hasil panen. Hal tersebut merupakan angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan penyerahan-penyerahan hasil panen di daerah-daerah lain di Jawa. Selain itu pemerintah setempat atau yang biasa disebut kuncho juga melakukan perampasan terhadap para petani setempat yang mempunyai hasil cadangan panen. Hal tersebut dilakukan karena untuk menganti hasil panen yang disetorkan ke pemerintah yang memiliki kualitas buruk atau rusak. Penggantian hasil panen ini dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari prangreh praja, pamong desa dan polisi. Penggeledahan terhadap lumbung-lumbung padi yang dilakukan oleh tim khusus tersebut telah membuat petani hanya memiliki sekitar 10% dari hasil panen yang pertama.

            Kebijakan tersebut sangatlah menindas kaum petani, dimana orang-orang besar telah menjadi pemegang kendali atas kebijakan tersebut. Penetapan penyerahan hasil panen yang berlebihan yang dilakukan oleh pangreh praja, polisi dan pamong desa adalah bertujuan untuk meraih keuntungan yang besar sehingga memerintahkan agar ada penyerahan hasil panen yang lebih besar demi keuntungan pribadi. Hal tersebut diperparah lagi dengan adanya kegagalan panen yang biasanya terjadi saat musim penghujan dimana sebagian besar hasil panen rusak karena diterjang badai dan banjir. Pada saat banjir itu pun para pangreh praja juga terus merampas hasil panen petani.

            Penyebab pemberontakan adalah kemarahan petani atas permintaan padi. Namun, harus dicatat bahwa tidak seorang pun berani memberontak pada tahap awal karena kekuatan dari pangreh praja yang sangat kuat. Pemberontakan tersebut muncul pada tahap akhir ketika sisa padi pun harus diserahkan hal ini mengancam kelangsungan hidup mereka sendiri. Kelangkaan padi terjadi akibat dari banyaknya padi yang disetor ke pemerintah yang menyebabkan kosongnya lumbung padi milik petani. Terjadinya kelaparan yang melanda Indramayu sehingga membuat para petani bersikiras untuk bersatu melawan kekuasaan pemerintah.

            Para petani memobilisasi masa untuk melakukan sebuah gerakan perlawanan yang diakibatkan dari hasil penyerahan padi yang berlebihan. Pemberontakan juga dapat dilihat dari ungkapan keresahan petani terhadap masa depan pertanian dan juga hidup mereka yang terus menerus digerogoti akibat dari adanya pemaksaan dan perampasan hak mereka sebagai petani.

2.2.1 Pemberontakan Petani di Indramayu

            Kabupaten Indramayu merupakan daerah pertanian yang terkenal dengan beras sebagai tanaman utamanya. Luas seluruh kabupaten adalah 203-652 hektar, di antaranya merupakan persawahan seluas 113-232 hektar atau 65,5% sewaktu pendudukan Jepang. Daerah ini merupakan gudang beras Jawa, bersama dengan daerah Karawang, Bekasi, dan daerah Jember, Banyuwangi.[14]

            Pemberontakan petani di Indramayu di latar belakangi dengan adanya peraturan wajib serah padi setiap musim panen besar. Para petani ini diwajibkan menyerahkan hasil panen dengan kuota yang besar di bandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Adanya peraturan tersebut karena Indramayu merupakan kota lumbung padi. Penetapan peraturan tersebut juga dilakukan dikarenakan adanya keinginan dari pangreh praja untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga memerintahkan adanya kuota yang besar terhadap hasil panen padi. Meskipun Kabupaten Indramayu terkenal kesuburannya dan menjadi gudang beras di Jawa tetapi kehidupan petaninya sangat miskin. Selain adanya peraturan wajib serah padi dengan kuota yang besar, pemerintah kembali memeras para petani yang tinggal dengan mengambil semua cadangan beras yang ada di rumahnya.

            Pemberontakan di Indramayu pertama kali pecah di Desa Kaplongan di Kecamatan Karangampel (di ujung barat Indramayu) dan kemudian, seperti reaksi berantai, menyebar ke petani-petani di daerah perbatasan Kecamatan Sindang dan Lohbener. Setelah ledakan besar di daerah tersebut, pemberontakan meluas ke Kecamatan Lohsarang, Siliyeg, dan Kertasemaya, dan akhirnya mencapai ujung barat Indramayu, yaitu Desa Bugis di Kecamatan Anjatan.[15]

l  Pemberontakan di Kaplongan

Daerah Kaplongan terletak sekitar 30 kilometer sebelah utara Cirebon dan 25 kilometer sebelah selatan Indramayu. Desa tersebut memanjang di kedua sisi jalan raya antara Cirebon dan Indramayu, serta mempunyai hubungan baik dengan sektor perkotaan. Penduduk desa Kaplongan dikenal sebagai muslim yang taat dan terdapat banyak pesantren.

Pada April tahun 1944, petani di desa Kaplongan diberi tahu oleh pemimpin desa mereka bahwa adanya peraturan baru, yaitu petani harus menyerahkan seluruh cadangan padinya, kecuali dua gedeng per rumah tangga. Beberapa orang petani ada yang menggerutu dan berteriak menolak tetapi mereka tetap mematuhi perintah yang ada dengan merasa terpaksa. Awal munculnya perlawanan petani di desa Kaplongan ini, ketika para petani meminta izin kepada soncho untuk berhenti bekerja dan pergi ke masjid untuk sembahyang. Akan tetapi, soncho menolak dan memerintahkan mereka supaya terus bekerja. Akhirnya terjadilah pertengkaran sengit antara petani dengan penguasa. Kucho pun merasa terkejut karena ada perlawanan dari rakyatnya, para petani pun berusaha di bujuknya tetapi petani menghiraukannya. Para petani pun mulai melemparkan batu-batu kepada para pejabat tersebut. Sasaran utama kebencian mereka adalah soncho dan dua orang polisi. Di bawah hujan batu, soncho pun pingsan dan dua orang polisi terbunuh. Terjadinya perlawanan tersebut, para petani meyakinkan dengan sikap siap bertempur melawan pemerintah dari pada mati kelaparan. Mereka juga mendirikan barikade di sepanjang jalan utama yang menghubungkan desa dengan dunia luar.

Hari berikutnya, tentara Jepang tiba bersama anggota polisi Indonesia. Mereka datang dengan truk dan memindahkan barikade tersebut. Seseorang bernama Saleh tiba bersama mereka dan dari atas truk ia menyampaikan pidato dalam bahasa Jawa. Pidatinya menghimbau petani untuk menghentikan perlawanan mereka. Petani menjadi marah dan berteriak, “Lalu apa yang harus kita makan?” dan “Kita lebih baik mati bertempur daripada mati kelaparan!” petani mulai menyerang dengan segala jenis senjata yang tersedia, termasuk batu-batu, bata, bambu runcing, dan golok. Tentara Jepang pun mulai menembaki. Dalam pertempuran itu, beberapa petani gugur, dan akhirnya yang lain melarikan diri. Dua orang kiai setempat dari desa tetangga di tugaskan untuk melunakkan para petani. Melalui perantaraan mereka petani akhirnya setuju untuk tenang dan tentara Jepang pun kembali ke Indramayu.

l  Pemberontakan di Sindang dan Lohbener

Sekitar sebulan setelah insiden di Kaplongan, pada bulan Mei terjadi gelombang kedua pemberontakan petani yang bermula di daerah perbatasan antara kecamatan Sindang dan Lohbener. Pemberontakan ini disebut dengan pemberontakan Cidempet karena diprakarsai oleh petani Desa Cidempet dan melibatkan dua belas desa tetangga di perbatasan kedua kecamatan tersebut.

Pemberontakan terjadi karena adanya perintah baru yang tentang permintaan padi yang memerintahkan petani supaya menyerahkan seluruh cadangan padi, kecuali 25 kilogram untuk disimpan. Adanya perintah baru tersebut para petani Cidempet pun marah dan mereka menculik kucho Usman, membawanya ke perkuburan, dan akan mengancam akan membunuhnya. Usman pun ketakutan dan terpaksa berjanji bahwa dia akan menghentikan permintaan padi sehingga ia lolos dari maut. Namun setelah ia dibebaskan, ia melarikan diri ke Cirebon dan tidak kembali lagi sampai pemberontakannya selesai. Penduduk desa pun mengetahui bahwa ia kabur, mereka begitu marah sehingga melawan permintaan padi dengan cara kekerasan. Ketika soncho Sindang datang dan melihat para petani yang marah, ia pun berdiri dan bertanya “Apa yang kau inginkan?” petani pun berteriak “Ini bukan soncho, tetapi tikus!” kemudian kucho yang mencoba menengahi ini terdorong keluar oleh petani karena keadaan yang sudah tua dan fisik yang melemah kemudian di bunuh dengan bambu runcing. Pejabat irigasi desa juga melawan dan terluka. Kemudian soncho dan dua orang upas tersebut terbunuh. Sekretaris desa Darwia melarikan diri ke luar desa. Para petani tersebut pergi ke Desa Cantigi Kulon di Kecamatan Sindang, dimana kucho Kalipa kebetulan berada di balai desa dan sedang mengumpulkan pajak dari penduduk desa. Para petani pun menyerangnya dengan bersenjatakan batu, akhirnya kucho pun tertangkap dan di bunuh bersama-sama dengan anaknya. Khalifah Abdullah Fakih pun diutus oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengupayakan rujuk antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah menyebarkan pamflet-pamflet yang menghimbau mereka supaya tenang dan menjajikan bahwa pemerintah tidak akan melancarkan pembalasan. Namun pemerintah melakukan jebakan. Haji Madrais dan orang-orang yang berperan penting dalam pemberontakan tersebut di undang untuk datang ke Cirebon, setelah mereka semua datang mereka pun ditangkap. [16]

l  Pemberontakan di Bugis

Desa Bugis terletak di kecamatan Anjatan di perbatasan barat Kabupaten Indramayu dan berseberangan dengan sungai Cipunegara[17]. Desa ini memiliki peran penting dalam pendistribusian air bagi desa-desa tetangga. Pemberontakan ini bermula dari seseorang yang bernama Mi'an yang membagikan air suci untuk perlawanan suci. Pemberontakan ini dimulai dengan penyerangan terhadap rumah-rumah pamong desa. Pemberontakan ini seperti di daerah-daerah lainnya yang menentang adanya peraturan serah padi. Banyak dari orang-orang yang turut serta dalam pemberontakan tersebut bukan penduduk Desa Bugis, melainkan orang luar.

Setelah menerima berita dari kucho, tentang adanya pemberontakan, kantor kecamatan di Anjatan segera mengambil tindakan dan mengirimkan polisi militer di antara mereka dan polisi. Mula-mula penguasa berusaha untuk memecahkan masalah tersebut secara damai melalui kombinasi antara ancaman dan bujukan. Namun, ketika upaya ini gagal, mereka akhirnya mulai menembaki dari seberang kanal. Banyak petani yang terbunuh dan terluka.

BAB III

PENUTUP

 3.1 Kesimpulan

Masyarakat Jawa sebagian besar merupakan masyarakat agraris yang memandang tanah sebagai aset yang penting. Dimana tanah menjadi persoalan harga diri, ideologi dan kepentingan yang dibela mati-matian oleh masyarakat Jawa. pola penguasaan tanah mulai mulai bergeser setelah masuknya bangsa Barat ke Jawa. sistem pergantian pemerintah serta perbedaan-perbedaan dalam pola kebijakan mengenai tanah menimbulkan ketidak puasaan dalam masyarakat Jawa. Kebijakan yang sewenang-wenang terhadap hak milik tanah serta penarikan pajak yang tinggi menimbulkan berbagai pergolakan dalam masyarakat petani.

Para tuan tanah sebagai pemilik modal menjadi sangat berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memeran para petani. Tuan tanah menarik sewa tanah yang tinggi serta meminta bagi hasil. Para tuan tanah tidak segan-segan mengusir petani apabila melanggar kesepakatan yang telah diberikan. Kondisi tersebut bukanlah kondisi hubungan kerja sama yang ideal karena petani merasa dirugikan. Keadaan ini memicu terjadinya peerasaan dan penindasan terhadap para petani, hal ini mengakibatkan munculnya gerakan protes petani diberbagai daerah yang terdapat ketidak adilan atas tanah.

Gerakan protes yang dilakukan oleh petani beberapa diantaranya terjadi di Banten dan Indramayu. Pemberontakan petani Bnaten terjadi pada tahun 1888 Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa gerakan ini salah satunya disebabkan oleh masalah sosial ekonomi, yakni masalah konflik atas hak-hak tanah antara penduduk dengan pemerintah kolonial Belanda. Penghapusan tanah kerajaan, tanah pusaka, serta penarikan atas pajak tanah yang terlalu tinggi menjadi permasalahan yang menimbulkan gerakan protes petani di Banten. Sedangkan pemberontakan yang terjadi di Indramayu memiliki latar belakang yang hampir sama dengan yang terjadi di Banten, dalam hal ini juga berkaitan dengan hak penguasaan tanah. Berbeda dengan di Banten, pemberontakan petani di Indramayu terjadi pada masa pemerintahan Jepang. Selain itu pemberontakan petani Indramayu bermula dari perampasan logistik berupa beras, padi, oleh tentara Jepang secara paksa, hal tersebut menimbulkan kerugian di kalanagan rakyat Indramayu. Dengan adanya kejadian tersebut memicu terjadinya pergolakan dalam masyarakat Indramayu untuk melawan penjajah Jepang.

 

Daftar Pustaka

Buku

Kartodirjo, Sartono. 2015.  Pemberontakan Petani Banten 1888. Depok:   Komunitas Bambu.

Marieke Blombergen. 2011. Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan             Ketakutan.      Jakarta: Kompas Media.

Kurasawa, Aiko. 2015. Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan       1942-1945. Depok: Komunitas Bambu.

Soegijanto, Padmo. 2000. Landreform dan gerakan protes petani klaten.   Bandung: Media Presindo.

Kartodirjo, Sartono. 1973. Protes Movement in Rural Java. Singapore: Institute of             Southeast asean Studiest.

Jurnal

Muntholib, Abdul. “Gerakan Protes Sosial Petani di Jawa Pada Masa Kolonial     (Dalam             Prespektif Sejarah Sosial Pedesaan)”. Jurnal Forum Ilmu   Sosial, Vol. 36, No. 1, Juni     2009.

Isnaeni, Hendri F.  Jalannya Pemberontakan Petani Banten 1888. www.historia.id. diakses             09 Oktober 2017. pukul 20.24 WIB.

 



[1]Padmo Soegijanto, Landreform dan gerakan protes petani klaten, (Bandung: Media Presindo, 2000), hlm. 4.

[2]Sartono kartodirjo, Protes Movement in Rural Java, (Singapore: Institute of Southeast asean Studiest, 1973) hlm. 22

[3]Sartono Kartodrjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 32.

[4]Abdul Muntholib, “Gerakan Protes Sosial Petani di Jawa Pada Masa Kolonial (Dalam Prespektif Sejarah Sosial Pedesaan”, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 36, No. 1, Juni 2009, Hlm. 75-77.

 

[5]Sartono Kartodirjo, Op, cit, hlm. 194.

 

[6]Ibid, Hlm. 231-234.

 

[7]Hendri F. Isnaeni, Jalannya Pemberontakan Petani Banten 1888, www.historia.id, diakses 09 Oktober 2017, pukul 20.24 WIB.

 

[8] Ibid, Hlm. 245.

[9]Ibid, hlm. 249.

[10] Hendri F. Isnaeni, Op.Cit.

 

[11] Marieke Blombergen, Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan, (Jakarta: Kompas Media, 2011), hlm. 247.

 

[12] Aiko Kurasawa, Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945, (Komunitas Bambu, Depok:2015). Hlm. 521.

 

[13]Particuilere landerijen adalah tanah hak eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa dengan adanya hakhak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan (hak-hak pertuanan)

[14]Aiko Kurasawa, Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945, (Komunitas Bambu, Depok:2015). Hlm. 520.

[15]Ibid., hlm. 252

[16]Ibid. Hlm.528.

[17]Ibid. Hlm.529.


Kirim Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :