18 September 2018

Review Artikel Anton Lucas: Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives

LAND DISPUTES IN INDONESIA: SOME CURRENT PERSPECTIVES

Anton Lucas[1]

Dalam paper tersebut menjelaskan sebuah sengketa tanah di Indonesia yang menarik pembahasan dari beberapa prespektif. Permasalahan sengketa lahan merupakan permasalahan yang sampai sekarang masih tetap terjadi. Ditarik dalam latar belakang sejarah bahwa pada masa kerajaan Hindu di Jawa sebelum kedatangan Belanda, penguasa membagi tanah untuk orang-orang dan keturunan mereka untuk berkultivasi, atau sebagai pengatur bagi para pengikutnya yang setia sebagai imbalan kesetiaan mereka kepada raja. Pada zaman kolonial, VOC dan administrasi kolonial yang berhasil berusaha untuk mencoba memahami sistem penguasaan tanah Jawa, bertujuan untuk perpajakan dan kemudian untuk pengadaan korve. Perdebatan abad kedelapan belas tentang hak atas tanah di Jawa, berkenaan dengan apakah kepemilikan tanah itu tinggal dengan Negara Berdaulat (atau Negara), dengan pemilik yang mengumpulkan pendapatan dan menentukan penggunaan lahan, dengan desa (atau dusun), atau dengan petani perorangan para pembudidaya-biasanya menegaskan kembali hak-hak kekuasaan berdaulat. Undang-Undang Agraria tahun 1870, membuatnya ilegal bagi orang asing untuk memiliki tanah yang menyatakan bahwa semua tanah yang "tidak digunakan" atau tidak diduduki milik negara, dan karena itu dapat disewakan ke perkebunan Eropa, sementara tanah desa bisa disewa dari desa hingga tiga tahun. Dari itu semua bahwa pada setiap masa periodisasi kesejarahan Indonesia memiliki berbagai permasalahan dan pengendalian yang berbeda-beda tentang tanah.

 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria) no 1 tahun 1960, yang menggantikan semua undang-undang tanah kolonial sebelumnya, sangat komprehensif. Negara, atas nama warga negara Indonesia, bertanggung jawab atas pengelolaan tanah, air, udara, dan semua sumber daya alam. Masalah perampasan tanah di Indonesia, dan komersialisasi lahan yang meningkat, mencerminkan sejumlah kecenderungan sejak awal Orde Baru. Seperti telah disebutkan sebelumnya, reforma agraria tidak lagi menjadi prioritas sebelum tahun 1966. Program pembangunan lima tahun awal pemerintah Orde Baru menekankan peningkatan hasil pertanian, dan ini telah membuat lahan lebih produktif dan meningkatkan nilainya bagi petani. Lahan pertanian dekat dengan pusat komersial utama telah menjadi berharga untuk proyek-proyek usaha patungan dengan investor asing.

Permasalahan lahan kosong di Indonesia dijelaskan pada tahun 1989-1992, Dimulai pada tahun 1982 pemerintah provinsi Jawa Tengah mulai menetapkan tingkat kompensasi dan mengembangkan rencana pemukiman kembali untuk lebih dari 5.000 keluarga dari 37 desa di 7 kecamatan yang akan dipindahkan untuk bendungan besar yang dibiayai oleh Bank Dunia. Konstruksi dimulai pada Oktober 1985, dan banjir 6.576 hektar lahan pertanian dimulai pada Januari 1989. Fungsi bendungan Kedung Ombo meliputi pariwisata, pengendalian banjir, pengairan 70.000 hektar lahan padi baru, dan produksi 22,5 megawatt listrik. Kompensasi tarif yang dibayarkan kepada pemilik lahan tidak mencukupi dan tidak pernah diterima sebagai adil oleh para petani, sebagian karena petani itu sendiri tidak pernah diikutsertakan dalam negosiasi. Kualitas lahan di lokasi pemukiman kembali di wilayah itu jauh lebih buruk, sementara penduduk desa tidak lagi dapat dibujuk untuk berpindah ke pulau-pulau lain. Meskipun bendungan telah tergenang selama lebih dari setahun, dan secara resmi dibuka oleh Presiden pada Maret 1991, sekitar 600 (sekarang dilaporkan menjadi 1.000) keluarga tinggal di sabuk hijau di atas garis air bendungan, sekarang daratan yang luas danau. Proyek bendungan Kedung Ombo menyoroti serangkaian konflik lain yang timbul dalam pembebasan lahan wajib, yaitu hubungan antara pemilik lahan dan pejabat pemerintah lokal.

Di Surabaya sendiri terdapat suatu kasus sengketa tanah di Jl. Urip Sumaharjo berawal pada tahun 1983 bahwa masyarakat sekitar sana mengklaim tanah tersebut miliknya namun pemerintah kota tidak mengizinkan untuk melakukan pembangunan dan menganggap mereka merupakan orang ilegal. Sejak 1989, Surabaya mulai mengembangkan pembangunan sehingga tempat tersebut mau dibuat sebuah ruman susun, namun itu semua ditentang oleh berbagai pihak masyarakatnya.

Dari kasus diatas menimbulkan banyak pendapat baik dalam pemerintah maupun kalangan pelajar. Sikap menteri dalam Negeri telah memberikan sebuah statement terhadap kasus persengketaan tanah bahwa walikota maupun pejabat tidak boleh sewenang-wenang dalam memperalat alat tanah sebagai bahan bisnis. Sikap kalangan pelajar pun demikian, mereka melakukan sebauh aksi kesadaran terhadap kaum miskin akan hak-hak tanah yang dimilikinya, yang telah dirampas oleh berbagai pihak penguasa. Keterkaitan dengan artikel ini dengan mata kuliah Sejarah Lingkungan bahwasanya masyarakat kaum miskin dalam perebutan sengketa tanah demi mencegah terjadinya banjir dan lingkungan yang kumuh. Alasan pemerintah dalam mengambil tanah dari kaum miskin antara lain sebagai bentuk pengendalian tanah, membangun pemukiman yang layak dihuni dan juga terhindar dari pemukiman yang kumuh.



[1] Anton Lucas, “Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives”, Jurnal Indonesia, No. 53 (Apr., 1992), http://www.jstor.org/stable/3351117?origin=JSTOR-pdf.


Kirim Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :